WeCreativez WhatsApp Support
Petugas Kami akan membalas informasi yang anda tanyakan
assalamualaikum, ada yang bisa kami bantu
6 Area Perubahanarea V

AREA 5 – PENGUATAN PENGAWASAN

0

Penguatan pengawasan bertujuan penyelenggaraan satuan kerja yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara.
3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Pada Area ini telah dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu Pengadilan Agama Sambas telah menetapkan SK Tim Gratifikasi,  Sosialisasi anti Gratifikasi melalui banner dan sepanduk, Sosialisasi melalui Audio Maklumat Anti Gratifikasi dan Korupsi setiap satu jam sekali, CCTV online untuk memantau pergerakan pada 4 titik dipantau dari raung pimpinan, LHKPN dan LHKASN telah dilaporkan.

Pengadilan Agama Sambas telah membentuk SK Tim Penerapan Sistem Internal Pemerintah, telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja dan melakukaan kegiatan pengendalian.

Dalam hal Pengaduan Masyarakat, sekalipun sampai saat ini tidak ada pengaduan, namun PA. Sambas telah menetapkan SK Tim Pengelola dan Petugas Pengaduan (Pengelola SIWAS), pengawasan dengan aplikasi SIWAS MARI, menetapkan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid), kegiatan pemeriksaan yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang secara berkala, dan adanya Laporan Hakim Pengawas Bidang.

Pengadilan Agama Sambas juga telah menerapkan Whistle Blowing System (WBS). Sosialisasi WBS melalui webb, banner dan spanduk telah dilakukan dan evaluasi atas penerapan WBS telah dilaksanakan.

Penyampaian Laporan Harta Pegawai telah dilakukan baik oleh hakim maupun non hakim yang wajib LHKPN melalui e-lhkpn, sedangkan bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN melalui aplikasi SIHARKA.

NOIndikator Eviden
1Pengendalian Gratifikasi
1Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasiLihat
2Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikanLihat
2Penerapan SPIP
1Telah dibangun lingkungan pengendalianLihat
2Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakanLihat
3Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasiLihat
4SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkaitLihat
3Pengaduan Masyarakat
1Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikanLihat
2Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjutiLihat
3Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakatLihat
4Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjutiLihat
4Whistle-Blowing System
1Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?Lihat
2Whistle Blowing Systemtelah diterapkanLihat
3Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing SystemLihat
4Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjutiLihat
5Penanganan Benturan Kepentingan
1Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utamaLihat
2Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasiLihat
3Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikanLihat
4Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan KepentinganLihat
5Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjutiLihat
6Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai
1Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)Lihat
2Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)Lihat

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *